Kontrak Kerja

Kontrak Kerja

Sebelum suatu proyek yang telah disepakati bersama antara pelaksana pembangunan (kontraktor/pemborong) dengan klien, perlu dibuat SPK untuk menghindari terjadinya mis-komunikasi maupun mis-persepsi mengenai proyek atau pekerjaan yang akan dikerjakan.

 

Apa itu SPK ?

Surat Perintah Kerja (SPK) adalah surat yang diberikan oleh Pemilik Proyek [Owner] kepada  kontraktor pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan.

Kontraktor pelaksana membubuhkan tanda tangannya pada SPK tersebut sebagai persetujuan sanggup melaksanakan perintah pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara garis besar dalam Surat Perintah Kerja berisi :

  • Tugas dan lingkup pekerjaan
  • Tanggal mulai dan berakhirnya pekerjaan
  • Harga borongan pekerjaan

 

Surat Perjanjian Kontrak (SPK) adalah Surat Perjanjian antara dua pihak yaitu Pihak Pemberi Tugas/Owner dengan Pihak Penerima Tugas/Pemborong.

Secara garis besar dalam Surat Perjanjian Kontrak memuat ketentuan sbb :

  • Para pihak yang menandatangani kontrak meliputi nama, jabatan dan alamat
  • Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang / jasa yang diperjanjikan.
  • Hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam perjanjian
  • Nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat – syarat pembayaran.
  • Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci
  • Tempat dan jangka waktu penyelesaian / penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian / penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya.
  • Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan ketentuan mengenai kelaikan.
  • Ketentuan mengenai sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya
  • Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak
  • Ketentuan mengenai keadaan memaksa.

 

Yang harus diuraikan dalam Surat Perjanjian Kontrak antara lain :

IDENTITAS. Nama, No. KTP, alamat dari masing – masing pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja harus tertulis dengan jelas,

BENTUK KERJASAMA. Dalam kontrak kerja harus memuat ; jenis pekerjaan yang disepakati, lokasi proyek yang akan dikerjakan, besaran biaya pelaksanaan, cara pembayaran, lama waktu pelaksanaan,

PASAL-PASAL. Setiap topik perjanjian diuraikan dalam bentuk pasal yang tertulis jelas dan apabila masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci, dapat diperjelas dalam butir-butir ayat penjelasan,

SANKSI. Jika salah satu atau kedua pihak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah disepakati, perlu disepakati pula adanya sanksi atau denda, bisa berupa uang ataupun bentuk lain. Jika terjadi perselisihan, bisa diselesaikan secara musyawarah atau jika tidak ketemu kata mufakat, bisa juga melalui mekanisme peradilan dengan menunjuk wilayah kantor pengadilan setempat,

FORCE MAJEUR. Merupakan suatu keadaan memaksa yang terjadi diluar perkiraan selama masa pelaksanaan pekerjaan, seperti kejadian bencana alam, huru-hara, yang secara langsung berdampak terhadap pekerjaan, seperti kenaikan harga material yang signifikan, terhentinya pekerjaan, keterlambatan pekerjaan. Jika hal ini terjadi, kedua pihak perlu melakukan pembicaraan untuk mencari solusi terbaik yang tidak merugikan salahsatu pihak,

MATERAI. Untuk memperkuat dari sisi hukum, surat perjanjian kontrak tersebut harus ditandatangani kedua pihak diatas materai.


 

Addendum

“Ketentuan Tambahan”

Addendum adalah ketentuan tambahan dari suatu kontrak atau perjanjian. Menurut Black’s law Dictionary, addendum merupakan “A thing that is added or to be added; a list or section consisting of added material”.

Dalam perjanjian, selain addendum sering juga dipakai istilah amandemen. Addendum pada umumnya berisi ketentuan yang merubah, memperbaiki, atau merinci lebih lanjut isi dari suatu perjanjian (sebagai klausul suplemen dari sebuah perjanjian induknya).

Addendum muncul karena adanya perubahan dari isi perjanjian, atau karena adanya hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian pokoknya. Misalnya, kebutuhan untuk merinci lebih lanjut nilai proyek pada sebuah perjanjian pembangunan rumah tinggal.

Terhadap hal-hal tersebut, para pihak dapat merundingkannya lebih lanjut dalam suatu musyawarah, dan hasil kesepakatannya itulah yang dituangkan kedalam addendum. Pembuatan addendum semacam ini lebih praktis ketimbang membuat perjanjian baru yang dapat memakan waktu dan biaya tambahan.

Meskipun ketika membuat surat perjanjian tidak dimasukan klausul mengenai addendum, hal tersebut tidak menyebabkan para pihak tidak dapat membuat addendum di kemudian hari saat perjanjian tersebut dilaksanakan.

Para pihak, setiap waktu, masih dapat melakukan perubahan atau penambahan isi perjanjian melalui addendum sepanjang para pihak menyepakatinya.

Secara fisik addendum terpisah dari perjanjian pokok, namun secara hukum suatu addendum melekat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian utama. Berikut adalah contoh klausul mengenai addendum dalam suatu perjanjian pokok.

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.


 

Retensi

“Masa Pemeliharaan dan Jaminan Konstruksi”

Dalam setiap proyek sudah umum dicantumkan masa pemeliharaan yang tanggungjawabnya dibebankan kepada kontraktor atau pemborong proyek, dengan jangka waktu mulai dari tiga bulan hingga satu tahun, biasanya tergantung nilai proyek dan dicantumkan dalam klausul kontrak.

Dalam masa “retensi” pemeliharaan kontraktor atau pemborong proyek wajib memantau hasil kerjanya, dan menjaga (memelihara) agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan. Apabila terjadi kerusakan bangunan yang disebabkan karena kualitas yang tidak sesuai spesifikasi teknik, maka semua biaya perbaikan ditanggung oleh kontraktor atau pemborong proyek yang bersangkutan.

Masa pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam kontrak bukanlah waktu untuk menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan, melainkan untuk pemeliharaan pekerjaan yang sudah 100% persen selesai dan telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan.

Tanggungjawab kontraktor atau pemborong proyek tidak berhenti setelah masa pemeliharaan habis, tetapi tetap dibebani tanggungjawab dalam waktu tertentu sesuai dengan klausul kontrak (biasanya dicantumkan dalam pasal kegagalan bangunan). Tanggungjawab ini disebut jaminan konstruksi.

Dalam Undang-undang Jasa Konstruksi  No. 18 tahun 1999 pada Bab VI Pasal 25 ayat (2) disebutkan kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Yang dimaksud penyedia jasa dalam hal ini adalah kontraktor dan konsultan (perencana dan pengawas).

Kegagalan bangunan yang disebabkan bukan karena keadaan force majeur bisa menjadi tanggungjawab kontraktor maupun konsultan.

Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam UUJK ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli.

Kegagalan bangunan bisa terjadi akibat kesalahan perencanaan maupun kesalahan dalam pelaksanaan serta pengawasan.

Sesuai pasal 43 UUJK No. 18 Tahun 1999, maka pihak penyedia jasa yang melakukan kesalahan dan mengakibatkan terjadinya kegagalan bangunan bisa dikenai pidana maksimal 5 tahun atau denda maksimal 10 persen (bagi perencana) dan 5 persen (bagi pelaksana/pemborong) dari nilai kontrak.

Oleh karena beratnya tanggungjawab sesuai ketentuan undang-undang, disarankan kepada penyedia jasa untuk berhati-hati dalam proses tender maupun dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan.

Perencanaan yang salah, pelaksanaan yang salah dan pengawasan yang salah dapat menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan dan berakibat sanksi pidana atau denda. Undang-undang Jasa Konstruksi berlaku baik untuk proyek pemerintah maupun proyek swasta, dan berlaku bagi usaha orang-perorangan maupun badan usaha.

Dalam proses tender, pemilik proyek yang diwakili oleh panitia tender harus menekankan pentingnya jaminan konstruksi. Hal ini dimaksudkan supaya peserta tender berhati-hati dalam melakukan penawaran, tidak asal memenangkan tender saja.

Peserta tender harus diingatkan bahwa tanggungjawab kontraktor tidak hanya sampai masa pemeliharaan berakhir tetapi sampai maksimal 10 tahun setelahnya.

Selama ini yang sering terjadi adalah penyedia jasa tidak pernah dibebani tanggungjawab perbaikan suatu pekerjaan yang rusak setelah masa pemeliharaan berakhir.

Padahal banyak pekerjaan yang rusak akibat kualitas yang tidak baik, atau kualitasnya hanya bertahan sampai masa pemeliharaan berakhir.

Biasanya pemerintah akan mengeluarkan biaya lagi untuk perbaikan, bukannya meminta pertanggungjawaban penyedia jasa.

Hal ini tentu menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi. Kejadian seperti ini sudah sering terjadi, dan dibiarkan. Atau semua pihak pura-pura tidak mengetahui perihal jaminan konstruksi?


 

Materi tentang SPK dan lainnya bisa Anda dapatkan di Buku JAGOPROYEK

Miliki Buku JAGOPROYEK disini !